ULTIMATUM ULAMA ACEH DESAK PRESIDEN PRABOWO TETAPKAN BENCANA NASIONAL, TUNTUT HUKUMAN BAGI PERUSAK LINGKUNGAN, DAN REVISI ANGGARAN DAERAH

Edusiana - Banda Aceh (Senin/15/12/2025)

Gelombang tuntutan serius dilayangkan oleh Majelis Ulama Aceh (MPU) pasca pelaksanaan REKOMENDASI MUZAKARAH ULAMA ACEH dan Do'a Bersama untuk Korban Banjir Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman pada Minggu, 14 Desember 2025. Dalam rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan ulama terkemuka, poin utama yang ditekankan adalah mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk segera menetapkan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh beserta wilayah terdampak lainnya seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional. Langkah ini dianggap fundamental untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur vital, dan yang terpenting, membuka ruang bagi bantuan kemanusiaan yang lebih luas, termasuk dari masyarakat internasional, yang harus dikelola secara terkoordinasi dan akuntabel.

Ulama memahami keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menghadapi skala bencana yang luar biasa besar ini. Oleh karena itu, muzakarah secara eksplisit mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian yang sangat serius, dukungan anggaran yang memadai, serta langkah-langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan di lapangan. Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur H. Muzakkir Manaf dan seluruh jajaran Bupati/Walikota juga diinstruksikan untuk segera melakukan revisi anggaran demi menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak penanganan korban banjir dan longsor. Selain itu, mereka diminta menyusun Blueprint Pembangunan Aceh Berkelanjutan Pasca Bencana yang terintegrasi, berorientasi kuat pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap lembaga pendidikan dan rumah ibadah.

Dalam isu integritas dan penegakan hukum, Muzakarah Ulama Aceh menyoroti dua aspek penting. Pertama, adanya desakan agar seluruh pihak—pemerintah, lembaga, relawan, dan masyarakat—berlaku jujur, transparan, dan amanah dalam mengelola dan menerima bantuan kemanusiaan, serta menghindari segala bentuk penyimpangan dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Kedua, Ulama mendesak Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut secara serius dan menindak secara adil para pelaku perusakan lingkungan yang terbukti berkontribusi terhadap terjadinya bencana alam ini. Sementara untuk masyarakat, seruan kuat dilayangkan untuk penguatan solidaritas sosial, saling tolong-menolong, dan menjaga etika sosial dengan tidak menyebarkan fitnah atau provokasi di tengah penderitaan korban. Seruan spiritual juga ditekankan agar masyarakat menghidupkan masjid dengan ibadah dan do'a bersama sebagai ikhtiar batin demi keselamatan, pemulihan, dan kemakmuran Aceh.

Di bagian lain rekomendasi, demi menjaga keharmonisan beragama di Aceh, ulama menegaskan bahwa praktik ibadah di masjid harus berlandaskan manhaj Ahlusunnah wal Jama'ah dengan akidah Asy'ariyah/Maturidiyah dan fikih Mazhab Syafi'i. Pengelolaan masjid dituntut profesional dan akuntabel, serta pentingnya harmonisasi peran antara Imam Besar Masjid sebagai pemilik otoritas keagamaan dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM), demi mencegah konflik dan menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam dan pusat persatuan umat. Muzakarah juga merekomendasikan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk segera menyusun panduan keseragaman ibadah dan pengelolaan masjid, serta mendorong pemerintah kabupaten/kota menetapkannya dalam bentuk qanun atau peraturan resmi.

Muzakarah Ulama Aceh ini menjadi simbol persatuan umat di tengah ujian bencana, sekaligus ikhtiar kolektif ulama dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama dan mendorong kehadiran negara secara nyata bagi rakyat Aceh. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya kepada rakyat Aceh, dan semoga tuntutan suci dari para ulama ini segera direspon dengan tindakan nyata oleh seluruh pemangku kebijakan, membawa pemulihan yang menyeluruh dan kemakmuran abadi bagi Serambi Mekkah.

Tgk. Sayuti Ismail

News Writer for Edusiana Magazine